Merelokasi Tempat Tinggal dan Masalah ke Rusun?
SHNet, JAKARTA – “Mereka sudah dikasi kail. Mereka tanya mana kolamnya. Ada kolam mereka bilang, mana ikannya. Ikannya ada. Mereka maunya langsung dapat ikan besar.”
Kutipan di atas adalah salah satu rangkuman dari pola hidup warga yang tinggal di rumah susun sewa (rusunawa) Pulo Gebang, Jakarta Timur . Mereka adalah warga DKI Jakarta yang direlokasi oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta dari sejumlah lokasi bantaran sungai yang terkena program normalisasi sungai.
Merelokasi warga dari bantaran sungai, yang terbiasa hidup dengan lingkungan sosial yang keras, sumpek, tidur malam harus bergantian karena ruangan yang sempit ke rumah susun (rusun), tentu bukan hal yang mudah dan gampang. Itu hal yang rumit dan kompleks.
Masalah sosial yang timbul multi dimensi pada berbagai tingkatan usia. Jika tidak dideteksi dan diatasi sejak dini, di masa depan bisa sangat berbahaya. Namun, tidak berarti memilih masyarakat tetap mendiami bantaran sungai adalah pilihan yang baik.
“Ada kekurangan, ada plus-minusnya. Kita benahi sektor yang kurang-kurangnya itu,” kata Ketua Filantropi Indonesia, Timotheus Lesmana Wanadjaja saat presentasi prototype Eksekutif Program for Sustainable Partnership (EPSP) Batch V tentang Rusunawa Pulo Gebang di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (24/5/2017).
EPSP adalah kerja sama kemitraan antara CCPHI (Company-Community Partnerships for Health in Indonesia) dengan Universitas Paramdina dan Ford Fondation dengan melibatkan multi stakeholder. Timotheus yang bergabung dalam sebuah kelompok yang diberi nama “NETRAL” bersama CSR Manager PT Indofood Albert Abraham, Chairman of the Executive Broad Yayasan Tahija Agus Susanto, Sub Directorate Head for Clinics Kementerian Kesehatan Haslinda, Deputy Head for Development of School and Higher Education Libraries Perpustakaan Nasional Nur Cahyo dan Data Analyst Kementerian Perindustrian Rizki Triana Putri.
Menurutnya, ada fenomena sosial yang berpotensi menjadi tidak biasa di Rusunawa Pulo Gebang kalau tidak dideteksi dan ditangani sejak dini. “Kekerasan terhadap anak, perilaku seks menyimpang, dan penularan penyakit sangat terbuka jika tidak diatasi dari sekarang,” katanya.
Masalah Kesehatan
Rizki Triana Putri mengungkapkan dari hasil pengamatan di lokasi rusunawa, ada potensi penularan HIV dan jenis penyakit lain di tempat tersebut. “Secara sosial mereka sendiri anggap tidak ada masalah, tapi sebetulnya potensinya sangat besar. Anak bawah umur di sana bahkan melakukan kegiatan seksual abnormal. Terjadi 10 kali kasus sodomi sesama anak-anak yang terdeteksi. Isu yang berat dan rumit di sana isu seksual dan kesehatan,” kata Rizki.
Saat ini ada sekitar 3.000 penghuni rusunawa Pulo Gebang dan lebih dari 1.000 di antaranya adalah anak-anak. Penghuni rusunawa tersebut, tambah Rizki sangat denial ketika ditanya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan mereka di rusunawa. Apalagi terkait dengan masalah masa lalu masing-masing.
“Ini kan mereka dari berbagai lokasi, yang sebelumnya ada potensi masalah macam-macam dan bisa tetap di bawa ke rusunawa. Karena itu, salah satunya kita perlu test HIV atau masalah kesehatan lain agar jika terdeteksi bisa dilokalisir, tidak menular ke mana-mana,” katanya.
Selama ini jika ada masalah sosial, warga rusunawa sangat tertutup kepada sesamanya, apalagi terhadap warga luar. Ada ketakutan akan ditolak sesama warga penghuni rusun jika diketahui memiliki masalah sosial. Belum ada traumatic center yang bisa menangani persoalan sosial. Ke mana warga harus mengadu kalau ada terjadi masalah sosial, belum fasilitasnya yang memadai. Sebaliknya membiarkan siapapun untuk sembuh dari kondisinya dengan cara masing-masing. Kondisi tersebut tak sewajarnya dibiarkan karena lambat laun akan membawa masalah sosial dari bantaran sungai ke rusunwa Pulo Gebang.
Banyak warga yang direlokasi memang sangat menikmati hidup di rusun milik pemerintah tersebut. Jika sebelumnya tidur berdesakan di bantaran sungai, kini mendapat fasilitas tempat tinggal yang lebih layak. Jika sebelumnya lingkungannya sangat menantang untuk bertarung demi hidup, kini menikmati berbagai fasilitas yang diberikan Pemda DKI Jakarta.
“Mereka menjadi orang yang merasa mereka memang harus diperlakukan demikian oleh pemerintah. Ingin semua kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah,” kata Haslinda. Sejumlah pihak, baik perusahaan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) telah berupaya membantu perekonomian warga rusunawa tersebut. Namun, tidak banyak membantu.
Ada perusahaan yang pernah memberi bantuan mesin jahit setelah warga diberi pelatihan menjahit. Namun, dalam waktu kurang dari sebulan, mesin jahit tersebut sudah dijual ke orang lain dengan alasan tidak ada pelanggan. “Banyak CSR perusahaan yang berikan barang dan sebagainya. Namun kemudian dijual lagi sama warga karena mereka sudah bermental instan,” jelas Yosafat Erie Setianto.
Ia juga berpendapat masalah utama bagi warga rusun adalah bagimana mereka bisa kelola keuangan, bagaimana memandang uang secara layak. Ada kesan mereka terlalu mudah mendapatkan uang sehingga digunakan dengan semaunya.
Ke depan, ia berharap program pemberdayaan masyarakat rusun yang merupakan program multistakeholder bisa lebih terbuka. Data penghuni rusun harus dibuka kepada semua lembaga yang ingin membantu. Dengan demikian masing-masing lembaga kemitraan bisa mengambil porsinya masing-masing dan tetap berkoordinasi satu dengan yang lain. Swasta dan pemerintah tidak boleh saling meniadakan dan hilangkan ego sektoral di semua pihak. (Inno Jemabut)
Artikel diambil dari SHNet : http://sinarharapan.net/2017/06/merelokasi-tempat-tinggal-dan-masalah-ke-rusun/
